Mitigating Risks in M&A Transactions: An Indonesian and Cross-Border Perspective

March 2026

In Indonesia’s increasingly sophisticated corporate deal environment, mergers and acquisitions are no longer driven solely by valuation metrics. Regulatory scrutiny is tightening, cross-border structures are becoming more complex, and ESG considerations are reshaping investment decisions. For investors, both inbound and outbound, success in M&A depends not only on strategic fit, but on disciplined risk identification and mitigation.

In Indonesia, the regulatory landscape alone demands careful navigation. From BKPM (OSS-based licensing regime), sectoral foreign ownership limitations, competition law notifications to KPPU, to OJK oversight in financial services transactions—each layer introduces compliance exposure that can materially affect deal certainty and timing. In cross-border transactions, additional complexity arises from tax structuring, transfer pricing, treaty utilization, and foreign exchange regulations.

A robust due diligence process is therefore a strategic tool—not merely a procedural requirement.

TYPICAL RISK AREAS IN INDONESIAN AND CROSS-BORDER DEALS

1. Legal and Regulatory Exposure

Common findings in Indonesian transactions include inconsistencies in corporate licensing under the OSS system, non-compliance with sector-specific regulations, land title irregularities, nominee arrangements, and unreported related-party agreements.

In regulated sectors such as banking, asset management, mining, and telecommunications, change-of-control approvals are critical risk points. For cross-border deals, structuring misalignment with foreign ownership restrictions or negative investment lists (as updated under the Positive Investment List regime) can significantly affect deal viability.

2. Financial Transparency and Reporting Standards

Targets often present financial statements that are compliant locally, but not aligned with international reporting expectations. Revenue concentration risks, contingent liabilities, informal related-party arrangements, and weak internal controls are recurring themes. In cross-border acquisitions, reconciliation between PSAK and IFRS standards frequently becomes a key valuation issue.

3. Taxation Risks in a Post-BEPS Environment

Indonesia’s increasingly assertive tax authority environment, combined with global Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) implementation, has elevated tax due diligence to a critical priority. Transfer pricing documentation gaps, VAT exposures, payroll tax non-compliance, and uncertain tax positions are common. Cross-border structures involving holding companies in treaty jurisdictions require careful review to ensure substance compliance and avoid treaty abuse challenges.

4. Human Rights, Labor and ESG Considerations

Under Indonesia’s evolving labor framework (including Omnibus Law adjustments) and growing ESG expectations from global investors, labor compliance and human rights issues can no longer be treated as secondary matters. Improper outsourcing practices, termination exposure, workplace safety risks, and supply chain compliance issues increasingly impact both valuation and reputational risk—particularly in transactions involving multinational buyers.

MOVING BEYOND IDENTIFICATION: STRATEGIC RISK MITIGATION

Effective due diligence is not about generating lengthy reports—it is about equipping decision-makers with clarity. The key is materiality assessment, quantification of risk, and structured mitigation.

This includes:

• Structuring adjustments to align with foreign ownership limits
• Tax-efficient cross-border holding structures
• Purchase price adjustments and working capital mechanisms
• Specific indemnities and escrow arrangements
• Pre-closing regulatory remediation
• Post-merger compliance strengthening

In complex Indonesian and cross-border M&A transactions, certainty drives value. Investors who approach due diligence strategically, rather than reactively, protect not only their capital, but their long-term position in the market.

At Moores Rowland Indonesia, our role is to integrate legal, financial, tax, and ESG analysis into a single, coherent risk narrative—allowing clients to negotiate from a position of strength and execute transactions with confidence.

For further discussion on due diligence and transaction advisory support, please contact:

Jakarta Office: contact-jakarta@moores-rowland.com
Bali Office: contact-bali@moores-rowland.com

----------------------------------------------------------------

Mitigasi Risiko dalam Transaksi M&A: Perspektif Indonesia dan Lintas Negara

Dalam lingkungan transaksi yang semakin kompleks saat ini, merger dan akuisisi di Indonesia tidak lagi seata-mata didorong oleh metrik valuasi. Pengawasan regulasi semakin ketat, struktur lintas negara kian rumit, dan pertimbangan ESG turut membentuk keputusan investasi. Bagi investor, baik inbound maupun outbound, keberhasilan M&A tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian strategis, tetapi juga oleh kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara disiplin.

Di Indonesia, lanskap regulasi sendiri menuntut kehati-hatian yang tinggi. Mulai dari perizinan berbasis OSS di bawah BKPM, pembatasan kepemilikan asing sektoral, kewajiban notifikasi persaingan usaha kepada KPPU, hingga pengawasan OJK pada transaksi sektor jasa keuangan—setiap lapisan menghadirkan eksposur kepatuhan yang dapat memengaruhi kepastian dan jadwal transaksi secara material. Dalam transaksi lintas negara, kompleksitas tambahan muncul dari aspek penataan struktur pajak, transfer pricing, pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), serta regulasi devisa.

Oleh karena itu, proses uji tuntas (due diligence) yang komprehensif menjadi instrumen strategis—bukan sekadar persyaratan administratif.

AREA RISIKO UMUM DALAM TRANSAKSI INDONESIA DAN LINTAS NEGARA

1. Eksposur Hukum dan Regulasi

Temuan umum dalam transaksi di Indonesia meliputi ketidaksesuaian perizinan korporasi dalam sistem OSS, ketidakpatuhan terhadap regulasi sektoral, permasalahan status dan sertifikasi tanah, praktik nominee, serta perjanjian afiliasi yang tidak dilaporkan.

Pada sektor yang diawasi ketat seperti perbankan, manajemen aset, pertambangan, dan telekomunikasi, persetujuan perubahan pengendalian (change of control) menjadi titik risiko krusial. Dalam transaksi lintas negara, ketidaksesuaian struktur dengan pembatasan kepemilikan asing atau daftar investasi (Positive Investment List) dapat berdampak signifikan terhadap kelayakan transaksi.

2. Transparansi Keuangan dan Standar Pelaporan

Perusahaan target kerap menyajikan laporan keuangan yang patuh terhadap standar lokal, namun belum selaras dengan ekspektasi pelaporan internasional. Risiko konsentrasi pendapatan, liabilitas kontinjensi, transaksi pihak berelasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta lemahnya pengendalian internal merupakan temuan yang berulang. Dalam akuisisi lintas negara, rekonsiliasi antara PSAK dan IFRS sering menjadi isu penting dalam penentuan valuasi.

3. Risiko Perpajakan di Era Pasca-BEPS

Sikap otoritas pajak Indonesia yang semakin tegas, dikombinasikan dengan implementasi global BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), menjadikan uji tuntas pajak sebagai prioritas utama. Kesenjangan dokumentasi transfer pricing, eksposur PPN, ketidakpatuhan pajak penggajian, serta posisi pajak yang belum pasti merupakan risiko yang umum ditemukan.

Struktur lintas negara yang melibatkan perusahaan induk di yurisdiksi tax treaty memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kepatuhan substansi dan menghindari potensi tuduhan penyalahgunaan perjanjian.

4. Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, dan Pertimbangan ESG

Seiring perkembangan kerangka ketenagakerjaan Indonesia (termasuk penyesuaian dalam UU Cipta Kerja) dan meningkatnya ekspektasi ESG dari investor global, kepatuhan ketenagakerjaan dan isu hak asasi manusia tidak lagi dapat dianggap sebagai aspek sekunder.

Praktik outsourcing yang tidak tepat, risiko pemutusan hubungan kerja, aspek keselamatan kerja, serta kepatuhan rantai pasok semakin memengaruhi valuasi dan risiko reputasi—khususnya dalam transaksi yang melibatkan pembeli multinasional.

MELAMPAUI IDENTIFIKASI: MITIGASI RISIKO YANG STRATEGIS

Uji tuntas yang efektif bukan sekadar menghasilkan laporan yang panjang, melainkan memberikan kejelasan bagi pengambil keputusan. Kuncinya terletak pada penilaian materialitas, kuantifikasi risiko, serta penyusunan langkah mitigasi yang terstruktur.

Hal ini mencakup:

• Penyesuaian struktur untuk selaras dengan batas kepemilikan asing
• Perancangan struktur holding lintas negara yang efisien secara pajak
• Mekanisme penyesuaian harga pembelian dan modal kerja
• Pengaturan indemnitas khusus dan mekanisme escrow
• Remediasi regulasi sebelum penyelesaian transaksi (pre-closing)
• Penguatan kepatuhan pasca-merger

Dalam transaksi M&A Indonesia dan lintas negara yang kompleks, kepastian menjadi faktor penentu nilai. Investor yang memandang uji tuntas sebagai langkah strategis, bukan reaktif, akan melindungi tidak hanya modal mereka, tetapi juga posisi jangka panjang di pasar.

Di Moores Rowland Indonesia, peran kami adalah mengintegrasikan analisis hukum, keuangan, pajak, dan ESG ke dalam satu narasi risiko yang terpadu—memungkinkan klien bernegosiasi dari posisi yang kuat dan mengeksekusi transaksi dengan penuh keyakinan.

Untuk diskusi lebih lanjut mengenai uji tuntas dan dukungan advisory transaksi, silakan menghubungi:
Kantor Jakarta: contact-jakarta@moores-rowland.com
Kantor Bali: contact-bali@moores-rowland.com